Banda Aceh-LintasGayo.co : Para mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Gayo Merdeka dan GeRAM mengkritisi pernyataan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah di salah satu media di Aceh, tanggal 5 November dengan judul berita “Gubernur: JK Tegaskan tidak ada pemekaran di Aceh”.
“Pernyataan gubernur telah membohongi publik, dan membuat masyarakat wilayah tengah tenggara Aceh geram kepada Gubernur. Seharusnya Gubernur sadar, Jokowi-JK menang bukan di wilayah asal Gubernur tetapi menang di wilayah tengah tenggara Aceh,” kata Aktivis Gayo Merdeka, Safutra Rantona dalam rilis yang diterima LintasGayo.co. Jum’at 7 Oktober 2014.
Dikatakan Safutra, Jokowi-JK jelas-jelas di dukung oleh wilayah tengah dan tenggara Aceh, karenanya berhak meminta imbalan balik dukungan untuk percepatan pemekaran Provinsi ALA.
“Seharusnya Gubernur Aceh memandang Aceh jauh kedepan. Seperti halnya Jawa yang memiliki banyak provinsi tapi mereka akur.
“Ironis bila Gubernur serta elit-elit politik seperti mengharamkan soal pemekaran, kenyataannya tidak pernah mampu membangun Aceh secara berkeadilan,” sindir Safutra.
Dalam rilis yang sama, Aktivis GeRAM Jawahir Syahputra juga menyesal sikap yang ditujukkan Gubernur Aceh itu. “Tidak sepantasnya pemimpin nomor 1 di Aceh berbicara seperti itu, tanpa mempertimbangkan emosional masyarakat ALA khususnya,” kata Jawahir.
Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan persepsi yang salah dari para aktivis ALA. “Seharusnya Gubernur Aceh mempertimbangkan masalah konflik yang lalu yang mana daerah wilayah tengah tenggara Aceh juga ikut merasakan dampaknya,” kata Jawahir.
Ditambahkan lagi, UUPA bukan ayat Al-Qur’an, tetapi UU yang bisa diubah dan dapat di judicial review. “Tidak haram jika kami meminta Gubernur mengklarifikasi pernyataan yang telah disampaikan kepada publik, UU apapun bisa di ubah dan di judicial review,” ujar alumni Sekolah Anti Korupsi Aceh ini. (SP)
