Banda Aceh –LintasGayo.co: Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menggelar coffee morning dengan para pegiat lingkungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (20/8/2014).
Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah mengajak para pegiat lingkungan untuk terus membantu mengingatkan Pemerintah Aceh dalam hal penerapan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan.
“Saya kira kita perlu duduk (berdiskusi-red) berkali-kali tidak cukup hanya hari ini. Kedepan kita harus mengagendakan pertemuan rutin. Kita akan berdiskusi secara terbuka terkait isu-isu lingkungan terkini,” kata dr Zaini Abdullah pada coffee morning dengan beberapa LSM pegiat di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (20/8/2014).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Abubakar Karim yang mendampingi gubernur ikut menjelaskan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang masih membutuhkan penyempurnaan.
“Selama ini kita selalu beranggapan seolah-olah, selesai RTRW maka selesailah semua. Padahal, tata ruang inikan baru diatas. Dalam perjalanannya nanti kita masih harus mengerjakan tata ruang kawasan. Apakah kawasan konservasi, kawasan lindung dan lain sebagainya,” kata Abubakar Karim
Sementara Perwakilan LSM Unoe Itam, Effendy Isma menjelaskan tentang fokus LSM lingkungan untuk memperjuangkan hutan adat adalah untuk meminimalisir konflik di masa yang akan datng.
“Kenapa kami mengangkat isu tentang hutan adat atau masyarakat adat, karena dalam keputusan MK nomor 35 menjelaskan, bahwa hutan adat bukan merupakan hutan Negara. Konflik yang sering terjadi di Aceh adalah masalah territorial karena hutan masyarakat dianggap hutan Negara, maka disanalah asal muasal terjadinya konflik. Jadi, kenapa ini menjadi fokus kita, adalah karena jika ini tidak diakui maka kedepan akan terus berkonflik. Inilah alasan mengapa kita meminta ada hutan adat di dalam tata ruang Aceh, supaya terlihat jelas, inilah khas Aceh-nya,” ujar Effendy.
Stop Illegal Mining
Dalam kesempatan itu Doto Zaini menjelaskan jugatentang beberapa hal yang berkaitan dengan Illegal Mining (penambangan ilegal).
“Mengenai Illegal Mining, saat ini kami sudah membuat moratorium terutama bijih besi, emas dan lain sebagainya. Kita atas nama Forkorpimda bersama Wali Nanggroe sudah membuat seruan bersama kepada masyarakat agar tidak melanjutkan praktik Ilegal Mining.” kata Gubernur.
saat ini Pemerintah Aceh sedang mencari solusi terbaik mengenai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat penambang.
“Kita tentu saja berharap, di masa yang akan datang masyarakat tidak lagi menambang dengan cara yang salah karena hal tersebut memang mendatangkan keuntungan, namun dampaknya akan sangat buruk bagi kesehatan masyarakat yang ada disekitar lokasi penambangan.
Gubernur menjelaskan, modus baru para penambang adalah dengan membawa material yang diduga mengandung emas dari lokasi penambangan ke rumah mereka masing-masing untuk kemudian dipisahkan mana material emas dan yang bukan emas.
“Hal ini tentu saja sangat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat gampong setempat. Dampak dari pemisahan material emas yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan masuk ke dalam air tanah dan mencemari sumur-sumur warga. Pada beberapa gampong sudah terbukti terjadi terjadi pencemaran,” terang Gubernur.
Gubernur juga menyerukan kepada masyarakat bersikap bijak dan nantinya dapat mentaati seruan bersama dari Forkorpimda dan Wali Nanggroe.
“Jangan sampai usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru menjadi malapetaka, tidak hanya bagi keluarga tapi lebih luas lagi kepada masyarakat Gampong.”
Berikut ini adalah tiga poin kesimpulan para perwakilan LSM yang disampaikan oleh T M Zoelfikar kepada Gubernur Aceh;
1. Adanya konsensus atau komitmen untuk upaya rehabilitasi dan restorasi di Rawa Tripa
2. Adanya proses review terhadap tata ruang
3. Adanya Peraturan Gubernur (Pergub) atau Instruksi Gubernur (Irgub) tentang moratorium tambang.
(avd/tarina)
