BPPA minta Doto Zaini mundur, ini tanggapan pemerintah Aceh

oleh

BPPA saat jumpa pers di Banda Aceh (trn)Banda Aceh-LintasGayo.co: Pada prinsipnya pemerintah Aceh selalu terbuka dengan segala bentuk kritik yang konstruktif, sejauh tidak menghujat dengan alasan yang tidak jelas. Selain diharapkan pengkritik bukan mencari celah untuk memperlebar perbedaan.

“Pemerintah Aceh sedang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan rakyat melalui Pilkada 2012. Untuk itu, dibutuhkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan Aceh,” Kata Kabiro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin melalui rilis yang diterima LintasGayo.co terkait permintaan Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) agar dr Zaini Abdullah mundur dari jabatan Gubernur Aceh melalui jumpa pers di Tower Coffee, Selasa siang (11/8/2014.

Pemerintah Aceh melalui Biro Humas juga meminta kepada semua pihak untuk bersabar, dan tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan.

“Jangan menghujat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah sekali melakukan klaim dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karenanya mari membuka ruang dialog yang konstruktif,” ujarnya.

Pemerintah Aceh juga mengharapkan semua pihak untuk lebih arif menyikapi dinamika yang berkembang. Apa yang dilakukan oleh BP2A, menurut Murthala terlalu tendensius dan terkesan mempunyai hidden agenda. “Kami meminta mari kita gunakan momentum perdamaian dan proklamasi untuk lebih membangun empati . Mari sama sama bekerja untuk Aceh yang lebih baik,” ajaknya.

Murthala juga menyikapi tudingan terkait penempatan pejabat di berbagai instansi, Pemerintah Aceh sudah berusaha melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), serta pertimbangan kewilayahan.

“Mengenai tudingan indikasi korupsi yang terus meningkat, itu adalah tudingan tanpa dasar. Pemerintah Aceh sedang mengupayakan transparansi dan meminimalisir korupsi. Sebagai bukti bisa dilihat dari kebijakan hibah bantuan sosial yang diperketat. Lembaga kredibel saja tidak menyatakan demikian, darimana dasar BP2A mengatakan itu?” tanya Murthala.

Sementara mengenai pengunduran diri Gubernur, Murthala meminta BPPA untuk mempelajari mekanisme hukum dan demokrasi, sehingga tidak terjadi asal klaim. Pemerintah ini punya legitimasi melalui proses demokrasi oleh karenanya kami minta siapapun menghormati pilihan rakyat. (red/rilis)

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.