Rakyat Kurang Lahan Pemerintah Kurang Layanan

oleh

New Picture (4)Maraknya aksi penanaman pisang di jalan Teritit-Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah dalam beberapa hari ini, di Tingkem (Jum’at 16 Mei 2014) dan di Belang Panas (Senin, 19 Mei 2014) adalah bagian dari kekesalan masyarakat terhadap pemerintah.

Penanaman pisang dijalanan bagian dari aspirasi masyarakat terhadap pengambil kebijakan terutama pemerintah Daerah DPR dan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten harus menjadikan ini bagian dari reaksi positif serta langkah-langkah advokasi terhadap pemerintah provinsi karena masyarakat juga harus paham bahwa jalan Teritit-Pondok Baru adalah jalan provinsi, kendatipun demikian pengajuan alokasi program, anggaran dan pembangunan berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Maka dengan kejadian yang seperti ini Pemerintah dan DPRK Bener Meriah harus menjadikan sebagai momen yang positif untuk “lebih bersuara” terhadap pemerintah Aceh. Jadikan ini salah satu kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah Bener Meriah agar lebih tegas mengambil sikap demi kepentingan rakyat.

Menyikapi kondisi ini, bahwa pelayanan di sektor infrastruktur masih sangat lemah, gambaran utama dapat kita saksikan jalan utama saja belum banyak terbangun, belum lagi jalan-jalan ke pedesaan dan jalan pertanian. Dalam memajukan sebuah daerah inprastruktur adalah bagian prioritas dan yang terutama harus di rencanakan sehingga akses perekonomian masyarakat akan lebih sejahtera, yang sangat disayangkan kebijakan-kebijakan hari ini masih belum mengarah kepada kepentingan masyarakat.

Kita belum tau dari sisi kebijakan siapa yang disalahkan juga belum berani membenarkan, karena orientasi kebijakan masih kerap mengacu kepada kepentingan, pribadi, kelompok. Ini adalah membangun kerangka pemerintahan yang keliru ketika blue print belum terformat dengan bagus maka tidak berkemungkinan akan terjadi “Pemerintah Hukum Rimba” yang berkarakterkan siapa yang kuat maka dia yang hidup, tentunya kita tidak menginginkan kondisi ini terjadi.

Pelayanan pemerintah hari ini boleh di katakan gagal terutama Pemerintah Kabupaten dan DPRK Bener Meriah, memberikan layanan kepada masyarakat ini bisa dibuktikan dari tingkat kepuasan masyarakat dari sisi sektor pembangunan, serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten, masih banyak perencanaan daerah yang belum terealisasikan sehingga akan berdampak kepada kualitas pelayanan.

Tentunya untuk memastikan berjalannya roda kepemerintahan harus ada komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan terutama Eksekutif dan Legislatif karena kunci utama untuk menjalankan pemerintah, harus ada kesepahaman bersama demi kepentingan pembangunan, serta harus paham berkaitan dengan tatakelola pemerintah yang bagus, jika ini berjalan dengan bagus maka akan berdampak kepada kesejahtraan rakyat.

Harapan kita kejadian reaksi masyarakat ini harus di jadikan sebagai momentum bagi pengambil kebijakan untuk lebih banyak bercermin kepada kepentingan rakyat, pemerintah dan masyarakat harus lebih banyak berbenah, karena pembangunan adalah kewajiban pemerintah dan masyarakat jadi kedua potensi besar ini yang harus sinergi dan didokumenkan dalam sebuah kebijakan rasional. Yang terpenting adalah keterlibatan semua pihak dalam kontek pembangunan itu penting, nihil rasanya pemerintah bisa jalan dengan sendiri tanpa melibatkan stakeholder yang lainnya, keterbukaan dalam pembangunan itu sangat diharapkan, tentunya kondisi ini ada wewenangnya di Bupati dan DPRK.

*Aktivis Redelong Intitute, tinggal di Redelong Bener Meriah

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.