Oleh : Zulkifli
PEMILU yang cuma menghitung jam lagi, ini pertanda pesta demokrasi akan segera terlaksana di bumi ibu pertiwi ini, dan semua kalangan yang bersaing dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 09 April sudah tak sabar menunggu hasil, apakah ia akan terpilih sebagai salah seorang anggota dewan yang akan mewakili rakyat menurut tingkatnya masing-masing.
Sebelum hari pencoblosan tiba, setiap partai telah melalui masa kampanye, berbagai cara dan teknik yang mereka lakukan, mulai mendaftarkan juru kampanye yang handal sampai dengan mendatangkan para artis untuk menarik simpatisan masyarakat agar datang ke kampanyenya.
Pada saat kampanye yang telah berlalu beberapa hari yang lalu sangat miris kita lihat, bukan saja para juru kampanye yang menjual janji selangit, seolah-olah ia mampu berbuat sesuatu tanpa kehendak Allah Swt, penistaan partai yang lain sehingga ada istilah megharamkan bagi rakyat untuk memilih partai selain partainya, bukan saja masalah ini, namun para simpatisan yang datang kelapangan kampanye kebanyakan anak-anak yang belum layak memilih, bahkan kadang mereka lengkap dengan atribut suatu partai.
Arti-artis ternama pun dihadirkan untuk meramaikan kampanyenya, mulai dari artis dangdutan, rock, bahkan sampai kepada artis yang goyangannya seperti gergaji atau istilah lain “lagei Murawa ek trieng (seperti Biawak memanjat bambu)”, ini sungguh fenomena yang tidak mendidik, bahkan anak-anak dibawah umur pun menikmati goyangan sang artis.
Ini menggambarkan begitu hancurnya negeri ini dari etika berkampanye, bahkan sebagian orang menjual istilah demokrasi untuk melegalitaskan apa yang mereka lakukan, padahal hakikat dari demokrasi itupun bukan kebebasan secara mutlak, namun demokrasi yang baik adalah demokrasi yang memiliki norma, moral dan akhlak, ini bisa kita kaitkan dengan daerah tempat kita berkampanye.
Bahkan kebanyakan timses dan simpatisan partai yang sangat mengagungkan partainya untuk memanfaatkan keluguan anak-anak untuk mengikuti kampanye, ini kita lihat dari kelengkapan fasilitas anak-anak dalam memakai baju partai, padahal ini sungguh melanggar undang-undang perpartaian dalam melibatkan orang-orang yang belum layak berpolitik untuk mengikuti kampanye partainya.
Dalam Peraturan KPU Nomor 15 pasal 32 ayat 1 dilarang memobilisasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain itu, larangan mengajak atau melibatkan anak-anak dalam kampanye juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 15, didalamnya disebutkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari keterlibatan politik, baik dalam kampanye, pawai, penggunaan atribut, penempelan poster maupun pengebaran bendera partai.
Melihat fenomena yang terjadi sekarang dalam dunia perpolitikan, maka orang tua yang memiliki anak yang belum pantas berpolitik untuk memberi pemahaman tentang parpol dan kampanye kepada mereka, sehingga anak-anak akan mengetahui tujuan dari politik dan kampanye itu, sehingga anak-anak bisa membatasi diri untuk terlibat lebih jauh, apalagi mengetahuinya kalau mereka sedang dimanfaatkan oleh partai politik.
Di Swedia, anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar dibekali dan diajarin tentang politik dan demokrasi, bahkan demokrasi yang diajarkan langsung kepada praktik demokrasinya. Dalam pengajaran demokrasi tersebut anak-anak lebih dominan diajarkan untuk saling menghargai dan menghargai hak dan milik orang lain, sehingga bila sudah besar nanti mereka akan terpilihara dari perbuatan korupis, (Eddy Fonyodi – mantan Sekretaris Duta Besar Swedia).
Melihat begitu menyelewengnya perpolitikan sekarang, maka pendidikan politik sangat dibutuhkan oleh anak-anak, agar mereka tidak terlibat dalam perpoltikan sesat, dan ini akan membuat mereke menjadi korban atau tumbal politik yang mereka sendiri tidak mengetahui apa itu politik yang sebenarnya.
*Guru MTsN Kutamakmur, Alumni STAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara
