Redelong-LintasGayo.co : Bupati Bener Meriah Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl.SE mencabut janjinya untuk mundur dari jabatan Bupati. Pernyataan itu diutarakan dihadapan pimpinan dan anggota DPRK serta masyarakat Bener Meriah yang mengaku korban manipulasi tenaga honorer K2, LSM Cempege Institute, Gerakan Peduli Rakyat Bener Meriah (Gapura) dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh.
Menurutnya, masyarakat Bener Meriah masih memberi harapan kepada dirinya untuk menuntaskan program kerjanya hingga tiga tahun mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ruslan Abdul Gani, usai memberikan penjelasan terhadap berbagai tuntutan massa yang hadir diruang sidang Dewan setempat Kamis (14/11/13).
Menurut Ruslan, apabila dirinya dikonotasikan dengan persoalan kesejahteraan rakyat dengan harus memberikan dana maka secara pribadi dirinya tidak mampu dan lebih baik mundur, akan tetapi ketika saya mengisyaratkan akan mundur banyak masyarakat Bener Meriah yang masih mempertahankan saya, kata Ruslan, sembari bertanya kepada forum masyarakat Bener Meriah yang sengaja diundangnya untuk mendengarkan penjelasan terkait persoalan atau isu-isu yang muncul di Bener Meriah, akhir-akhir ini.
“Apakah adek-adik, ibu-ibu betul meminta saya mundur dari Bupati, nah kalau harapan dari ibu-ibu untuk diperjuangkan, kemudian masyarakat Bener Meriah menginginkan perubahan bisa dapat hidup sejahtera maka saya kira adek-adek maupun komponen masyarakat yang hadir sepakat untuk saya cabut janji saya untuk mundur” ucap Ruslan dengan raut wajah ceria sembari melempar senyum.
Menjawab persoalan disampaikan Anisa, perwakilan tenaga honorer K2 , Ruslan menyatakan salut dan berterima kasih atas koreksi yang diberikan, namun ia menyangkal kalau pemerintah daerah dan dirinya tidak berupaya untuk memperjuangkan 50 tenaga honorer K2 yang tidak keluar nomor les mengikuti ujian CPNS pada 3 Nopember lalu. Bahkan diungkapkan Ruslan dirinya sempat berdialog dengan pihak Menpan dan BKN pusat terkait hal tersebut.
Pihak BKN Pusat menjawab bahwa terhadap ke 50 tenaga honorer yang awalnya ada tercantum namanya di data Base BKN Pusat tidak keluar nomor les ujiannya dikarenakan ada beberapa lampiran berkas yang nomor SK- nya dable saat diverifikasi mereka, sehingga sejumlah nama-nama tersebut nomor les ujian tidak dikeluarkan, sebut Ruslan meniru ucapan pihak BKN Pusat.
Namun ia berjanji sesuai dengan permohonan perwakilan tenaga honorer K2 bahwa untuk 50 orang tenaga honorer tersebut akan diprioritaskan apabila ada buka formasi penerimaan CPNS tahun 2014 mendatang dengan catatan bahwa benar yang bersangkutan aktip sebagai tenaga honorer dan tidak ada berkas yang direkayasa, sebut Ruslan.
Bupati Bener Meriah ini juga mendukung upaya yang dilakukan oleh para tenaga honorer K2 dibawah tersebut untuk melaporkan kepada pihak berwajib terhadap sejumlah peserta honorer K2 yang ikut ujian ternyata yang bersangkutan tidak pernah honor maupun baru masuk honor namun keluar nomor ujian tes CPNSnya.
“Saya akan dukung dan apabila ada oknum pegawai terlibat saya nyatakan tidak akan melindunginya,“ tegas Ruslan.
Bukan saja dalam hal dugaan manipulasi data tenaga honorer K2, Ruslan juga meminta agar terhadap adanya temuan bantuan perumahan duafa yang tidak tepat sasaran maupun ada oknum yang memotong dana pembangunan masjid juga harus diusut tuntas, agar penyelenggaraan pemerintahan di Bener Meriah ini bersih dan berwibawa dimata publik, tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati mengakui, bahwa dana bantuan pembangunan masjid hingga saat ini masih disalurkan 85 persen kepihak panitia pembangunan masjid, sisanya belum dicairkan karena ada peraturan mengharuskan untuk membayar pajak PPN-PPH serta retribusi Galian C lainnya.
“Jika dilakukan pencairan dana 100 persen, dikhawatirkanPPN-PPH maupun ritribusi lainnya yang menjadi kewajiban panitia pembangunan masjid akan tidak terbayarkan,” jelasnya. Sembari mendukung apabila dana masjid ini ada yang menyunat baik ditingkat panita Masjid, PPTK maupun kepala Dinas, maka harus diusut tuntas.
Menjawab pembangunan MCK di Pendopo Wakil Bupati Bener Meriah, Ruslan juga mengakui bahwa hal tersebut memang mendesak untuk dilakukan pembangunannya, apalagi ketika itu Bener Meriah diolanda Bencana, banyak tamu yang hadir kedaerah, karena penginapan didaerah kita masih terbatas maka pendopo wakil Bupati juga dijadikan tempat penginapan para tamu, sehingga pembangunan MCK dilaksanakan, apalagi toilet yang ada rumah dinas tersebut tidak relevan letaknya dekat dengan Mushalla, jadi itu adalah asset daerah yang kebutuhannya diperlukan, jelasnya.
Apresiasi Aksi Gapura, Aktivis GMNI dan Cempege Institute
Dalam kesempatan tersebut Ruslan yang diminta mundur oleh aktifis GMNI, Gapura dan LSM Cempege Institute justru memberikan apresiasi terhadap keberanian dan kritikan yang disampaikan kepadanya.
“Saya butuh masyarakat saya generasi negeri ini yang cerdas seperti adik-adik, ucap Ruslan, sambil mengharapkan bahwa pemikiran yang murni disampaikan tersebut tidak ada yang membonceng alias menungganginya untuk menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah di mata masyarakat Bener Meriah, pintanya. (man)
