Redelong – LintasGayo.co: Seratusan Guru Honorer Kategori 2 (K-2) melakukan aksi dan audiensi ke Kantor DPRK Bener Meriah mempertanyakan data honorer K-2 yang dinyatakan boleh mengikuti Ujian CPNS. Namun, nama mereka tidak muncul dalam daftar nama yang berhak ikut ujian pada tanggal 3 November 2013 nanti.
Anisa, salah satu guru honorer menyatakan namanya sudah masuk dalam daftar Honorer Badan Kepegawaian Negara dan sampai pada uji publik namanya masih tetap ada. Namun, setelah keluar daftar nama yang berhak ikut ujian nama saya sudah tidak ada lagi, padahal saya honor sudah sejak 2004.
Jika merujuk pada PP No. 56 Tahun 2012 Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak ikut ujian honorer K-2 adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
Seharusnya merujuk pada PP ini semua tenaga honorer yang hadir didewan hari ini bisa mengikuti ujian pada tanggal 3 November nanti, karena mereka sudah mengantongi izin SK Honorer sejak 2005, bahkan ada tenaga honorer yang mengantongi SK Honorer sejak 1993.
Setelah ditemukan data-data pendukung ternyata banyak tenaga honorer yang boleh ikut ujian bertentangan dengan PP No.56 tahun 2012, banyak diantara mereka yang tenaga honorernya dianggkat pada masa 2007 dan seterusnya.
“Kami menantang pihak BKPP untuk membuka data-data tenaga honorer dikabupaten Bener Meriah,” ujar Anisa.
Namun pihak BKPP enggan untuk mengabulkannya sehingga ada tuntutan DPRK harus membuat Pansus tentang kasus tenaga honorer siluman ini dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut kejahatan permainan data honorer di kabupaten Bener Meriah.
Pejabat yang hadir antara lain Fauzan (wakil Ketua DPRK), Riduansyah (Ketua Komisi A) dan beberapa anggota dewan lainnya, dari pihak eksekutif turut dihadirkan Darwin, SE. (Kepala Dinas Pendidikan bener Meriah) dan Abdullah Husni (kepala BKPP).
Untuk menetralisir masalah honorer K-2 dikabupaten Bener Meriah, massa meminta kepada pimpinan DPRK Bener Meriah untuk menunda proses ujian sampai data dan masalah honorer K-2 di Bener Meriah tuntas.
Menurut Koordinator Aksi, Waladan Yoga, aksi yang dimulai dari pukul 09.30 – 17.00 Wib, tidak menemukan solusi, karenaya aksi akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013. Pihak DPRK berjanji akan menghadirkan seluruh jajaran eksekutif yang membidangan masalah tenaga Honorer. Aksi ini didampingi oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNL) & Cempege Institut.(SP | aZa)
