Opini Terbaru

Demokrasi di Negeri Fir’aun, Mungkinkah?

Oleh: Azmi*

azmi gayoeMARAKNYA pemberitaan terkait dengan memanasnya situasi di negara Mesir hingga saat ini membuat pemimpin negara-negara di dunia seperti Perdana Menteri Turki Recep Tayyib Erdogan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Sekjen PBB Ban Ki Moon, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherin Asthon serta Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono turut prihatin dan ikut ambil bagian untuk menyuarakan dihentikannya konflik berdarah tersebut dan sesegera mungkin mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik horizontal di negara itu.

Menurut pengamatan saya ada beberapa poin dan fenomena penting yang harus dilihat secara jernih didalam konflik berdarah di Mesir saat ini dalam rangka mengeluarkan Mesir dari jebakan demokrasi kelam ini, antara lain:

Pertama, Kejatuhan Presiden Mursi itu disebabkan oleh eksklusifisme komunikasi Mursi pasca terpilih sebagai Presiden dan juga elit-elit Ikwanul Muslimin dalam sekat-sekat arogansi kepentingan kelompok dan arogansi keyakinan sempit terhadap manhaj perjuangan mereka.

Kedua, Elit-elit Ikhwanul Muslimin lalai dan merasa diatas angin ketika amanah kekuasaan diberikan kepada  mereka, yang notabene gagap kekuasaan dan tergolong masih mengalami grogi politik tinggi karena elit-elit Ikhwanul Muslimin secara historis belum pernah masuk dalam lingkaran kekuasaan formal pemerintahan.

Ketiga, Kejatuhan Mursi tentu juga disebabkan karena ketidaksigapan Presiden Mursi dan rezimnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, dan penuntaskan persoalan-persoalan konstitusi dan keamanan di negara tersebut di tengah tuntutan masyarakat akan perbaikan kesejahteraan paska revolusi tanggal 25 Januari 2011 silam.

Keempat, Mesir saat ini sudah sedemikian terkotak-kotak dalam beberapa kubu utama, yaitu: Ikhwanul Muslimin (dengan sayap partainya Alhurriyah Wal Adalah), Tamarroud (pendukung Mubarak yang anti terhadap Mursi), Tajarroud (kompetitor Tamarroud yang mengklaim pengerahan jutaan masa anti Mursi), Partai Annour (partai terbesar kedua setelah Ikhwanul Muslimin yang belakangan balik mendukung kudeta militer) dan kubu Al-azhar (perguruan Tinggi pendidikan di Mesir dan rujukan negara-negara muslim lain di dunia).

Kelima, Jika situasi konflik seperti ini berlangsung lama maka biasanya akan sangat rentan disusupi kepentingan-kepentingan strategis baru asing di Mesir. Untuk saat ini saja bisa kita lihat adanya dukungan AS dan Israel untuk kudeta itu, hal ini dibuktikan dengan ditutupnya pintu masuk Rafah (Palestina) sesaat setelah terjadi kudeta militer dan terjadinya penghancuran 90 persen terowongan menuju jalur Gaza oleh Militer Mesir pimpinan Menteri Pertahanan Mesir Abdul Fattah Al-Sisi.

Keenam, Dominasi pengaruh militer didikan Amerika Serikat di Mesir akan memudahkan negera luar semacam Amerika  dan sekutunya menancapkan pengaruh dan hegemoni geo-ekonomi politiknya di negara tersebut dan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Ekses konflik mesir.(foto:www.solusinews.com)
Ekses konflik mesir.(foto:www.solusinews.com)

Ketujuh, Saat ini hanya ada dua polarisasi kekuatan politik besar di Mesir dan semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di Mesir akan mengikut pada mainstream salah satu keduanya, yang pertama adalah kekuatan militer-sekuler liberal dan yang kedua adalah kekuatan pro-Presiden Mursi dari kekuatan politik Ikhwanul Muslimin yang tetap menginginkan Presiden Mursi kembali ke kursi Kepresidenannya. Semua kekuatan-kekuatan di Mesir akan terkanalisasi dalam dua kekuatan besar itu.

Kedelapan, berkaitan dengan pemimpin kudeta Militer di Mesir Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi melakukan tindakan kejahatan demokrasi paling buruk dalam sejarah Dunia, karena Pertama, melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kedua, melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat yang juga menyampaikan aspirasinya secara demokratis. Ketiga, memberangus media-media yang menyampaikan fakta sesungguhnya yang terjadi di Mesir. Ketiga hal diatas sudah cukup menjadi bukti bahwa pemerintah hasil kudeta militer Mesir telah melakukan kejahatan serta melecehkan nilai-nilai  kemanusiaan dan demokrasi.

Kesembilan, Patut kita bertanya kepada Dunia khususnya kepada Pemerintah dan Pemimpin Kudeta Militer Abdul Fattah Al-Sisi yang secara langsung menyerukan warga Mesir untuk turun kejalan mendukung militer dan polisi untuk mengambil tindakan keras kepada kubu pro Presiden Mursi yang telah dilabeli dengan terminologi “teroris”, ada apa sesungguhnya dengan fenomena ini?

Hipotesa

Jika terjadi rekonsiliasi nasional di Mesir maka kelompok yang pro-demokrasi dan ultranasionalis-lah yang pada akhirnya akan menjadi pemenang di Mesir bukan mereka yang rakus jabatan dan haus kekuasaan sebagaimana terjadi saat ini.

Apa yang harus dilakukan:

  1. Sesegera mungkin membuat nota kesepahaman antara kubu militer-liberalis sekuler versus kubu pro Presiden Mursi untuk melakukan jeda kamunusiaan sementara untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
  2. Membentuk team Ad Hoc yang bersifat inklusif berupa Komite Transisi Nasional Penyelamat Mesir yang formaturnya berasal dari pihak independen baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dipercaya oleh kedua kubu untuk melakukan rekonsiliasi nasional dengan cara menghimpun aspirasi secara netral semua kepentingan kelompok-kelompok kekuatan politik yang ada demi terciptanya stabilitas di Mesir maupun di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Jika Demokrasi dan keadilan sosial tidak bisa di wujudkan sesegera mungkin melalui konsolidasi nasional tersebut maka negeri tersebut bisa terjebak dalam konflik berkepanjangan sebagaimana terjadi di Irak, Afghanistan atau Suriah.
  3. Pemimpin-pemimpin negara Islam dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaknya ambil bagian mendorong secara serius semua kelompok kepentingan di Mesir untuk melakukan upaya-upaya diplomasi guna mencapai kata islah dan penghentian kekerasan khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini.

Semoga konflik berdarah di Mesir menemukan titik temu dan mendapatkan solusi terbaik sesegera mungkin untuk menyelamatkan “Negeri Seribu Satu Menara” tersebut dari konflik horizontal yang berkepanjangan.(azmie_gayoe@yahoo.com)

* Mahasiswa Studi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *